SRR - ROHUL
PASIRPANGARAIAN- Wakil Bupati Rokan Hulu (Rohul) Ir. H. Hafith Syukri MM
mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Rohul untuk membuat terobosan-terobosan baru dalam mencari sumber dana
baru.
Menurut dia, pihaknya sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) di setiap perusahaan harus disinkronisasikan dengan program pemerintah daerah.
"Program itu perlu ditransfer ke APBD Rohul. Bukan uangnya yang transfer, tapi program pembangunannya," kata Wabup Hafith baru-baru ini dan mengakui intruksi itu merupakan amanah dari Bupati Rohul Drs. H. Achmad M.Si kepada dirinya.
Diakui Wabup, di Kabupaten Rohul banyak berdiri perusahaan perkebunan swasta. Namun demikian, kata dia, banyak masyarakat yang belum merasakan apa yang sudah dibangun di lingkungan pemukiman sekitar perusahaan.
Bagi SKPD di lingkungan Pemkab Rohul yang punya hubungan erat dengan pihak swasta diajak untuk memfasilitasi agar program CSR sinkron dengan program pemerintah daerah. Menurut Wabup, untuk hal itu meski ada payung hukum menggunakan Peraturan Daerah atau Perda.
"Namun sampai tiga tahun belakangan ini, belum ada tindak lanjut positif. Artinya, SKPD belum bergerak seperti yang kita harapkan," ujar dia.
Wabup Rohul mengungkapkan banyak sumber-sumber dana yang bisa digali untuk kelangsungan pembangunan daerah. Tidak hanya dari anggaran negara, namun anggaran dari pihak swasta juga bisa ikut digali dalam meningkatkan proses pembangunan suatu daerah.
"Sinkronkan program perusahaan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) masing-masing SKPD. Mari kita bangun dengan seluruh potensi yang ada saat ini," intruksi Wabup.
Pada 2015 mendatang, setiap SKPD di lingkungan Pemkab Rohul diberi kewenangan untuk mendapatkan anggaran sebesar-besarnya, baik dana dari provinsi dan pemerintah pusat. Namun demikian, untuk mendapatkan sumber dana itu, SKPD harus serius bekerja.
Sebelum jabatan kepala daerah berakhir, seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Rohul diminta melakukan review dan perhitungan dari pencapaian visi misi Bupati dan Wabup periode 2011-2016. Sebab, visi misi itu akan dipertanggung jawabkan di akhir masa jabatan melalui Rapat Paripurna DPRD Rohul.
"Sejauh mana pencapaian yang sudah kami raih selama ini. Apakah diatas 50 persen atau di bawah 50 persen. Apakah visi misi kami diterima rakyat? Rakyat memilih kami karena mereka percaya jika visi misi yang kami sampaikan akan tercapai, sebab itu kami harus mencapainya sampai akhir jabatan nanti," tegas Wabup Rohul, Hafith Syukri.
Menurut dia, pihaknya sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa program Corporate Social Responsibility (CSR) di setiap perusahaan harus disinkronisasikan dengan program pemerintah daerah.
"Program itu perlu ditransfer ke APBD Rohul. Bukan uangnya yang transfer, tapi program pembangunannya," kata Wabup Hafith baru-baru ini dan mengakui intruksi itu merupakan amanah dari Bupati Rohul Drs. H. Achmad M.Si kepada dirinya.
Diakui Wabup, di Kabupaten Rohul banyak berdiri perusahaan perkebunan swasta. Namun demikian, kata dia, banyak masyarakat yang belum merasakan apa yang sudah dibangun di lingkungan pemukiman sekitar perusahaan.
Bagi SKPD di lingkungan Pemkab Rohul yang punya hubungan erat dengan pihak swasta diajak untuk memfasilitasi agar program CSR sinkron dengan program pemerintah daerah. Menurut Wabup, untuk hal itu meski ada payung hukum menggunakan Peraturan Daerah atau Perda.
"Namun sampai tiga tahun belakangan ini, belum ada tindak lanjut positif. Artinya, SKPD belum bergerak seperti yang kita harapkan," ujar dia.
Wabup Rohul mengungkapkan banyak sumber-sumber dana yang bisa digali untuk kelangsungan pembangunan daerah. Tidak hanya dari anggaran negara, namun anggaran dari pihak swasta juga bisa ikut digali dalam meningkatkan proses pembangunan suatu daerah.
"Sinkronkan program perusahaan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) masing-masing SKPD. Mari kita bangun dengan seluruh potensi yang ada saat ini," intruksi Wabup.
Pada 2015 mendatang, setiap SKPD di lingkungan Pemkab Rohul diberi kewenangan untuk mendapatkan anggaran sebesar-besarnya, baik dana dari provinsi dan pemerintah pusat. Namun demikian, untuk mendapatkan sumber dana itu, SKPD harus serius bekerja.
Sebelum jabatan kepala daerah berakhir, seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Rohul diminta melakukan review dan perhitungan dari pencapaian visi misi Bupati dan Wabup periode 2011-2016. Sebab, visi misi itu akan dipertanggung jawabkan di akhir masa jabatan melalui Rapat Paripurna DPRD Rohul.
"Sejauh mana pencapaian yang sudah kami raih selama ini. Apakah diatas 50 persen atau di bawah 50 persen. Apakah visi misi kami diterima rakyat? Rakyat memilih kami karena mereka percaya jika visi misi yang kami sampaikan akan tercapai, sebab itu kami harus mencapainya sampai akhir jabatan nanti," tegas Wabup Rohul, Hafith Syukri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar