SRR - DUMAI
- Berhubung Walikota masih sakit, Sekko Dumai mewakili Pemko memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi DPRD.
Riauterkini-DUMAI- Usai mendengarkan pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Dumai Tahun 2014, DPRD Kota Dumai
kembali menggelar sidang Paripurna yang beragenda Tanggapan Kepala Daerah
terhadap penjelasan Umum Fraksi-Fraksi atas Ranperda Perubahan ABPD kota
Dumai tahun 2014, Kamis (21/8/14).
Dalam sidang paripurna tersebut, Sekdako Dumai Said Mustafa yang juga bertindak atas nama Pemerintah Kota Dumai menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Walikota Dumai Khairul Anwar dikarenakan hingga saat ini masih dalam keadaan sakit.
Menanggapi pemandangan Umum Fraksi Golkar yang mengatakan perlu adanya Evaluasi terhadap kinerja PT.Pembangunan Dumai dan PD Tirta Dumai Bersemai, Sekdako Dumai mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat ini akan menyurati komisaris dan direksi perusahaan agar melakukan pengelolaan dana penyertaan modal secara efektif dan akuntabel yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kami berkomitmen perlu adanya pengawasan melekat bersama DPRD terhadap badan usaha milik daerah, Sehingga kebih efesien dan efektif dalam menggunakan alokasi dana tersebut secara maksimal," jawabnya.
Atas pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional, Pemko Dumai sudah berusaha secara optimal dalam pemenuhan infrastruktur air bersih dengan telah dialokasikannya penyertaan modal di PD. Tirta Dumai Bersemai yang secara bertahap akan memberikan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Berkaitan dengan pandangan umum fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-DIP), Secara makro capaian kinerja bidang pendidikan, Kesehatan dan peningkatan Infrastruktur mengalami peningkatan.
"Berdasarkan data BPS tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai
78,73 yang berdasarkan 3 parameter yaitu angka harapan hidup, pencapaian
pendidikan serta daya beli masyarakat," imbuhnya.
Menanggapi pemandangan umum fraksi Bintang Keadilan Pembangunan tentang realisasi anggaran SKPD semester satu yang belum mencapai 50 persen, namun sudah meminta tambahan dana sehingga dikhawatirkan Silpa akhir tahun membengkak.
"Dapat kami jelaskan pada semester pertama memang belum mencapai 50 persen, namun pada triwulan ketiga dan keempat akan tinggi. Hal ini dikarenakan pada semester tersebut proses pengadaan barang dan jasa SKPD sudah selesai dilaksanakan," jelasnya.
Sementara menanggapi pandangan umum fraksi demokrat Plus yang hingga kini masih mempertanyakan legalitas APBD kota Dumai 2014, jawab Sekko, bahwa proses penetapan APBD Kota Dumai tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Selain itu, juga telah meminta persetujuan bersama antara Pemerintah kota dumai dengan Pimpinan DPRD yang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS.
"Selanjutnya dilakuka penyampaian Rancangan RAPBD kepada DPRD sampai dengan dilakukannnya pembahasan yang intensif antara banggar dan DPRD," katanya.
Pemko Dumai juga telah berupaya semaksinal mungkin dalam melakukan lobi-lobi kepemerintah pusat terhadap peningkatan sumber penerimaan pendapatan daerah dari Pusat.
"Pemko Dumai juga telah melakukan pertemuan kemendagri berkenaan dengan alokasi anggaran kota dumai baik menyangkut Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus ," jelasnya.
Rapat Apripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Dumai Zainal Effendi dan dihadiri sebanyak 17 Anggota DPRD, Turut hadir sejumlah camat dan lurah serta pimpinan Forkopinda.
Menanggapi pemandangan umum fraksi Bintang Keadilan Pembangunan tentang realisasi anggaran SKPD semester satu yang belum mencapai 50 persen, namun sudah meminta tambahan dana sehingga dikhawatirkan Silpa akhir tahun membengkak.
"Dapat kami jelaskan pada semester pertama memang belum mencapai 50 persen, namun pada triwulan ketiga dan keempat akan tinggi. Hal ini dikarenakan pada semester tersebut proses pengadaan barang dan jasa SKPD sudah selesai dilaksanakan," jelasnya.
Sementara menanggapi pandangan umum fraksi demokrat Plus yang hingga kini masih mempertanyakan legalitas APBD kota Dumai 2014, jawab Sekko, bahwa proses penetapan APBD Kota Dumai tahun 2014 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Selain itu, juga telah meminta persetujuan bersama antara Pemerintah kota dumai dengan Pimpinan DPRD yang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS.
"Selanjutnya dilakuka penyampaian Rancangan RAPBD kepada DPRD sampai dengan dilakukannnya pembahasan yang intensif antara banggar dan DPRD," katanya.
Pemko Dumai juga telah berupaya semaksinal mungkin dalam melakukan lobi-lobi kepemerintah pusat terhadap peningkatan sumber penerimaan pendapatan daerah dari Pusat.
"Pemko Dumai juga telah melakukan pertemuan kemendagri berkenaan dengan alokasi anggaran kota dumai baik menyangkut Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus ," jelasnya.
Rapat Apripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Dumai Zainal Effendi dan dihadiri sebanyak 17 Anggota DPRD, Turut hadir sejumlah camat dan lurah serta pimpinan Forkopinda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar