Bengkalis Sumbang Pajak Rp1,21 Triliun

Kabupaten Bengkalis ternyata tidak hanya menyumbangkan devisa dari sektor migas saja untuk republik ini. Dari sektor pajak juga lumayan besar, mencapai triliunan setiap tahunnya. Seperti tahun ini, KPP Pratama Pajak Bengkalis mampu meraih pajak dari Negeri Junjungan sebesar Rp1,2 triliun ”Terimakasih atas kerjasama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Ini merupakan bentuk kepedulian dan partisipasi kita semua terhadap pembangunan nasional,” ujar KPP Pratama Bengkalis, Bambang Sutrisno dalam acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Penghasilan OP Tahun Pajak 2013 di Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (18/3) Dipaparkan Bambang, sebagian besar APBN disupport dari sektor pajak 76 persen untuk pembangunan sarana dan prasarana. Secara nasional pendapatan sektor pajak ditargetkan Rp1.287 triliun, sementara untuk Kabupaten Bengkalis sebesar Rp1,27 triliun. ”Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak, kita terus berupaya meningkatkan pelayanan dan transparansi pengelolaan keuangan. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini,” ujar Bambang. Sementara itu Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh menyambut baik kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan Penghasilan OP Tahun Pajak 2013. ”Kegiatan ini merupakan salah suatu upaya untuk menyosialisasikan kesadaran untuk patuh membayar pajak karena pajak untuk membiaya pembangunan,” ujar Bupati. Pada kesempatan itu, Bupati juga memberi apresiasi kepada Kantor KPP Pratama Bengkalis yang telah membuat e-felling. Melalui program ini memberi kemudahan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT. Dengan begitu diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak menyampai SPT. Bupati juga berharap PNS berperan aktif dan menjadi pelopor membayar pajak dan retribusi. PNS diharapkan untuk menjadi panutan dan contoh bagi masyarakat. ”PNS dapat jadi pelopor dalam memenuhi kewajiban menyampauikan SPT tahunan. Sukseskan peningkatan penerimaan negara untuk pembangunan,” ujar Bupati. Terakhir Bupati juga meminta kepada seluruh aparatur pemerintahan untuk gencar menyosialisasikan pajak hingga sampai ke desa-desa.(Humas)