PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2015

 ROKAN HILIR - SRR

SRR - 061

  ADMINISTRASI PEMERINTAHAN : 10 Kabupaten & 2 Kota, 171 Kecamatan,   1.826 Desa/Kelurahan, DEMOGRAFI (TAHUN 2013):Jumlah Pddk (jiwa): 6.125.283, Kepadatan Penduduk: 68 jiwa/km, Pertumbuhan Pddk: 3,31, POSISI  STRATEGIS WILAYAH :Berada pada alur Perdagangan Internasional (Selat Malaka), berhadapan dengan Negara Singapore dan Malaysia, Berada di Alur Lintas Timur Sumatera yang merupakan wilayah cepat tumbuh dan berkembang . Memiliki potensi Sumber Daya Alam Daerah. GEOGRAFIS : Luas Wilayah: 107.932,71 Km2, Daratan: 80,11, Lautan/Perairan: 19,89 %, TENAGA ERJA TAHUN 2013 :Angkatan kerja : 2.625.848, Kesempatan kerja: 2.481.361, Pengangguran terbuka: 5,50 %, Penduduk Miskin : 8,42 % KEBERLANJUTAN RKP 2014; MERESPON TANTANGAN EKSTERNAL-INTERNAL; DITERJEMAHKAN KE DALAM ISU STRATEGIS MASING-MASING  BIDANG. GARIS BESAR ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015

   Reformasi pembangunan yang telah berjalan perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk menciptakan struktur perekonomian yang kokoh melalui percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, mengurangi ketergantungan impor barang modal dan bahan baku, kepastian hukum dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Daya saing nasional masih harus ditingkatkan terutama untuk menghadapi dimulainya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), meneruskan perbaikan neraca transaksi berjalan, memperkuat landasan pembangunan agar tidak masuk dalam Jebakan Negara Berpendapatan Menengah (Middle Income Trap). RPJMN tahap ketiga dari RPJPN 2005-2025 diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek. Visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 “Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Terhapusnya Kemiskinan dan Tersedianya Kesempatan Kerja” MISI PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU 2014– 2019 (draft RPJMD)

I.  MENINGKATKAN PEMBAMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pembangunan Infrastruktur berkaitan erat dengan memajukan ekonomi Masyarakat dan berfungsi pula untuk kepentingan sosial ,  Membuka daerah yang terisolir, guna meningkatkan ekonomi masyarakat dengan membangun jalan dan jembatan. Memantapkan jaringan jalan primer dengan melakukan pemeliharaan secara rutin dan berkala. Meningkatkan jalan Kabupaten, antar Kecamatan dan jaringan jalan Provinsi. Membuka jalan-jalan baru sesuai dengan perkembangan peningkatan jalan dalam kota dan jalan-jalan dalam desa, setiap desa diberikan/dialokasikan dana untuk pembnagunan jalan dan perumahan layak huni dalam Desa sekurang kurangnya Rp. 1 Milyar dan pelaksanaanya sesuai ketentuan yang berlaku. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi/pengairan. Normalisasi pengairan dan pembuangan air.

II. MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN 

Peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan pendidikan yang lebih tinggi  pada guru serta peningkatan disiplin para guru. Membangun sekolah sekolah yang bersifat khusus/unggul dan sekolah satu atap. Melanjutkan rehab sekolah sekolah yang masih belum memenuhi standar.     Pendidikan.  Membangun sekolah sekolah kejuruan. Meningkatkan pembangunan perguruan tinggi. Meningkatkan kesejahteraan guru.

III. MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN

 Menekan laju pertumbuhan penduduk baik kelahiran ataupun perpindahan dari daerah lain. Menekan angka kematian bayi. Meningkatkan angka harapan hidup atau usia hidup.  Memantapkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada dan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan bagi daerah yang berjarak jauh dari rumah sakit dan meningkatkan status puskesmas menjadi puskesmas rawat inap . Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memperbanyak dokter spasialis serta medis lainnya

IV. MENGENTASKAN  KEMISKINAN

Pembangunan Rumah layak huni dan rumahnya ditanami buah-buahan dan dibuatkan kolam. Pembangunan resethlemen desa dimaksudkan untuk memukimkan kembali penduduk miskin yang hidup terisolir . Membangun perkebunan rakyat, membantu modal usaha, memberikan bantuan bibit, memberikan pendidikan gratis. melalui beasiswa dan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarkat miskin. Menyiapkan lapangan kerja baru dalam rangka menurunkan    tingkat pengangguran. Memajukan sektor industri melalui keterampilan rumah tangga atau industri rumah tangga serta membina pedagang kecil.

V. MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK,   PROFESIONAL DAN HANDAL

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan professional.  Meningkatkan sumber daya aparatur dan disiplin bagi aparatur. Menciptakan efesiensi birokrasi guna meningkatkan kinerja dan penghematan keuangan. Meningkatkan fungsi sistem informasi manajemen pemerintahan. Memantapkan pengelolaan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kesejahteraan Perangkat Desa.

VI. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA,

     BERIMAN DAN BERTAQWA SERTA PEMANTAPAN STABILITAS POLITIK,    Tersosialisasinya dan teraplikasikannya Budaya Melayu ditengah masyarakat pada semua aspeknya. Prinsip-prinsip dasar Budaya Melayu yang bersendikan Islam menjadi panutaan masyarakat. Implementasi Budaya Melayu dalam aspek arsitektur, tata lingkungan dan kesenian menjdai ciri khas daerah. Lestarinya Budaya Melayu dan Kearifan Lokal. Terciptanya tolenrasi, kerjasama dan suasana kondusif antar etnik sehingga  menjadi sinergi yang sesuai untuk mendukung pembangunan. Terciptanya toleransi dan kerukunan antar umat beragama sehingga menjadi modal untuk melaksanakan pembangunan.  Terselenggaranya syariat agama yang menjdai kewajiban bagi setiap pemeluknya. Terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur berakhlak  mulia, dan bermoral tinggi sehinga menjadi pilar utama bagi pembangunan manusia indonesia seutuhnya. Terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia dikalangan masyarakat, yang berlandaskan  pada ajaran agama sehingga bisa menjadi nilai utama dalam masyarakat, untuk keluar dari belenggu ketidakbenaran dan akhlak buruk lainnya, menuju kehidupan yang mulia dan diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

VII. MEMPERKUAT PEMBANGUNAN PERTANIAN  DAN PERKEBUNAN

 Meningkatkan sistem irigasi/ pengairan dan menyiapkan pengadaan pupuk dan racun serangga. Membangun sistem pengairan pompanisasi dikawasan sentral Produksi  di Provinsi Riau.Mendorong para petani melalui pengaktifan kelompok tani  dan kelompok pemakai air. Menggalakan tanaman buah-buahan di pekarangan dalam satu lokasi yang terbina. Membina masyarakat dalam pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan karet.

VIII. MENINGKATKAN PENATAN LINGKUNGAN,  KEBERSIHAN DAN PARIWISATA

Mendorong masyarakat untuk menciptakan kebersihan dan keindahan serta hidup bersih. Membangun taman-taman kota dan penyediaan lahan untuk hutan kota serta penghijauan dipinggir-pinggir jalan . Membangun tempat-tempat rekreasi dan wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau (draft RPJMD 2014 – 2019). Mengoptimalkan penguatan ekonomi daerah dengan cara memperkuat ketahanan pangan, mendorong pengembangan industri hilir pertanian, memperkuat daya saing UMKM, mengembangkan perekonomian berbasis perdesaan, mengoptimalkan kesempatan kerja/usaha dan mereduksi kesenjangan pendapatan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitashidup, dan mengembangkan ekonomi kreatif.

SEKTOR POTENSIAL PROVINSI RIAU DALAM PERDAGANGAN & KERJASAMA INVESTASI LUAR NEGERI

   Kelapa Sawit, Peluang investasi dan perdagangan  dalam industri pengolahan CPO menjadi berbagai turunannya. Kelapa, Industri pengolahan produk kelapa sangat menjanjikan khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Karet, Sangat berpeluang untuk mengembangkan industri yang menggunakan bahan baku karet (crumb rubber). Sagu, Industri pengolahan sagu secara modern belum tersedia seperti bioetanol, sehingga berpotensi untuk pengembangan industry.  Kakao, Perkebunan kakao di Prov. Riau masih berpeluang besar menyerap investasi terutama di Kabupaten Rokan hilir.