JAKARTA - Bupati Bengkalis Herliyan Saleh menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Penetapan Kinerja (PENJA) 2014 kepada Wakil Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Eko Prasejo di Jakarta, Rabu (26/3/14). Penyerahan LAKIP dan PENJA ini, selain Bupati Bengkalis secara bersamaan juga dilakukan Bupati/Walikota lainnya se-Provinsi Riau disaksikan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman dan Inspektur Provinsi Riau Syamsurizal. Usai penyerahan, Bupati Bengkalis Herliyan Saleh seperti dikutip dari release Humas Setdakab Bengkalis mengatakan, untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, setiap daerah diwajibkan menyusun LAKIP sebagai media pelaporan terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah yang diharapkan bermuara kepada pemerintahan yang good goverment, clean governance. Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang sudah dicapai selama kurun waktu setahun sesuai visi misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. LAKIP merupakan cerminan capaian kinerja beserta evaluasi terhadap berbagai program kerja yang telah dilaksanakan yang nantinya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerjanya ke depan.
"Melalui LAKIP ini kita dapat mengaplikasikan manajemen pemerintah berbasis kinerja sehingga dapat terbangun aparatur yang memiliki kinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang pada akhirnya mempermudah pelayanan publik yang berorientasi peningkatan akuntabilitas kinerja," ujar Herliyan. Sementara itu, Wakil Menpan RB RI Eko Prasejo dikesempatan ini berharap, pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat terwujud, tentunya terlebih dahulu harus didukung kesiapan SDM dari setiap aparatur pemerintah. Seluruh aparatur daerah, baik Provinsi atau pun Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Riau untuk terus meningkatkan etos kerja, membangun sinergi efektif untuk menumbuhkan energi positif dalam mengemban amanah rakyat, sehingga terwujud pemerintahan baik dan bersih.***(rtc/red)
"Melalui LAKIP ini kita dapat mengaplikasikan manajemen pemerintah berbasis kinerja sehingga dapat terbangun aparatur yang memiliki kinerja tinggi, disiplin, kompeten dan beretika yang pada akhirnya mempermudah pelayanan publik yang berorientasi peningkatan akuntabilitas kinerja," ujar Herliyan. Sementara itu, Wakil Menpan RB RI Eko Prasejo dikesempatan ini berharap, pelaksanaan implementasi Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat terwujud, tentunya terlebih dahulu harus didukung kesiapan SDM dari setiap aparatur pemerintah. Seluruh aparatur daerah, baik Provinsi atau pun Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Riau untuk terus meningkatkan etos kerja, membangun sinergi efektif untuk menumbuhkan energi positif dalam mengemban amanah rakyat, sehingga terwujud pemerintahan baik dan bersih.***(rtc/red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar