ROKAN HILIR - SRR
SRR - 061
Rapat koordinasi teknis
pembangunan perkebunan
antara dinas perkebunan provinsi dengan dinas yang membidangi perkebunan
kabupaten/kota se provinsi Riau tahun 2014. Dibuka
oleh Gubernur Riau Bapak H. Annas Maamun, Direktur Jendral Perkebunan
Kementrian Pertanian Bpak Ir. Gamal Nasir, MS dan Direktur Tanaman Tahunan
Direktorat Jendral Perkebunan Bapak Ir. Herdrajat Natawidjaya, MSc berserta
jajaranya. Rapat koordinasi ini di anggap
penting karena usaha perkebunan saat ini maupun dimasa yang akan datang
menghadapi tantangan yang cukup berat. Selain menghadapi perubahan iklim global
dan tuntutan pembangunan perkebunan berkelanjutan, tantangan lain adalah
bagaimana pembangunan perkebunan dapat mendukung pembangunan nasional guna
mengatasi berbagai permasalahan bangsa antara lain pemecahan kemiskinan dan
pengangguran. Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, tidak
dapat bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan
pembangunan perkebunan karena pada hakikatnya ujung tombak pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan adalah Pemerintah Daerah dan tentunya dengan tidak
mengesampingkan peran dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, kata kunci
dari keberhasilan pembangunan perkebunan di era yang penuh persaingan ini
adalah bagaimana dapat ”mensinergikan” seluruh potensi sumber daya yang ada
sehingga perkebunan akan menjadi sumber pendapatan dan kesejahteraan bangsa. Melalui sinergi sumberdaya
Pemerintah-Pengusaha-Masyarakat dapat menyatukan energi dan menyerasikan
langkah strategis operasional guna menyelesaikan permasalahan dan tantangan
yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan. Di perlukan juga mengevaluasi kinerja selama ini
untuk mendapatkan umpan balik, dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan
dan tantangan yang ada secara profesional, guna memperkokoh landasan
pembangunan perkebunan yang sudah ada.
Usaha
perkebunan di Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup
panjang. Dalam perjalanan tersebut saya
yakin kita telah mengalami pasang surut dengan berbagai tantangan dan kendala
yang kita hadapi. Untuk itu telah banyak pengalaman penting yang dapat kita
jadikan pegangan dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan perubahan dan
persaingan. Capaian kinerja subsektor
perkebunan pada tahun selama periode 2010-2013 yang lalu cukup mengesankan.
Indikator makro pembangunan perkebunan seperti PDB, neraca perdagangan, investasi,
pendapatan pekebun, penyerapan tenaga kerja dan NTP menunjukkan trend yang positif. Begitu juga dengan indikator
mikro pembangunan seperti produksi dan produktivitas komodtias perkebunan
unggulan nasional secara umum tumbuh positif. Indikator kinerja sub sektor perkebunan tahun periode
2010-2013 tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan
yang kita laksanakan sudah berada pada jalur
yang benar (on the right track). Namun demikian tidak bisa mengesampingkan masih adanya
dinamika lapangan yang masih harus perbaiki ke depan, seperti: tingkat produktivitas tanaman yang belum optimal, infrastruktur
yang belum memadai, SDM yang masih perlu ditingkatkan dan rendahnya nilai
tambah komoditas perkebunan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan
pembangunan perkebunan kita tidak boleh lagi
melaksanakannya secara “business as
usual”, tetapi harus diikuti dengan berbagai upaya terobosan dalam rangka
percepatan pelaksanaan dan kualitas capaian kegiatan, serta mampu menjawab
berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat
yang memerlukan penyelesaian segera. Terkait dengan apa yang Pak Wamen kemukakan sebelumnya
dan isu-isu yang berkembang, saya sangat berkepentingan untuk menyampaikan
beberapa harapan -harapan terhadap Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se
Provinsi Riau untuk lebih berperan aktif dalam
pembangunan perkebunan antara lain:
1.
Swasembada gula nasional. Dalam rangka mencapai swasembada gula nasional baik untuk konsumsi maupun industri pada akhir tahun
2014, akselerasi
peningkatan produksi gula melalui bongkar ratoon, rehabilitasi PG serta upaya lain yang ada agar terus dilanjutkan dan disempurnakan.
2.
Peremajaan, rehabilitasi serta intensifikasi tanaman tua/tidak
produktif/ rusak. Salah satu fokus kegiatan utama ke depan adalah
peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman tua/tidak
produktif/rusak, terutama untuk
komoditi perkebunan yang banyak diusahakan oleh rakyat serta pengembangannya
pada areal yang potensial.
3. Pengembangan tanaman sumber bahan bakar nabati. Pengembangan tanaman sumber bahan
bakar nabati seperti minyak sawit, tebu, sagu, dan kemiri sunan sebagai alternatif sumber bahan baku energi terbarukan perlu didorong
dan dipercepat pengembangannya. Untuk itu perlu kerjasama antara pemerintah,
Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi, Swasta dan pihak terkait
lainnya terutama untuk analisis kelayakan teknis/agro-klimat, ekonomi,
sosial-budaya, dan lingkungan serta dalam aplikasinya.
4. Penyediaan benih unggul yang cukup. Untuk mendukung
peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan salah satu faktor kunci
adalah ketersediaan benih unggul yang memadai. Untuk itu diharapkan Pemerintah Daerah dapat lebih berperan
ikut mendukung pembangunan kebun benih/kebun induk yang diperlukan.
5. Peningkatan nilai tambah melalui pengembangan produk
turunan perkebunan. Upaya peningkatan nilai tambah secara bertahap dan
berkesinambungan merupakan hal strategis yang harus kita dorong bersama. Untuk
itu pengembangan produk turunan dan pengembangan pasar baru selain pasar
tradisional perlu terus ditingkatkan agar ekspor produk primer kita di
tahun-tahun mendatang semakin mengecil proporsinya dibanding produk olahannya.
6. Pengendalian kebakaran kebun dan lahan. Setiap tahun kita
melakukan Workshop Pengendalian Kebakaran Kebun dan Lahan yang menghasilkan
kesepakatan kebersamaan dan sinergitas dalam upaya pencegahan kebakaran, dimana
masing-masing pihak-pihak terkait berkewajiban melakukan kegiatan pengendalian
kebakaran kebun dan lahan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya mengingatkan
agar kesepakatan tersebut dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga di tahun
mendatang kejadian kebakaran dapat dicegah dan dieliminir bahkan dihilangkan
karena beberapa pihak diluar negeri menilai praktek-praktek ini sebagi sumber peningkatan
emisi Gas Rumah Kaca
7.
Community development. Dibeberapa lokasi pengembangan
perkebunan masih banyak konflik yang terjadi antara investor dan masyarakat
sekitarnya yang mengakibatkan terganggunya aktivitas pembangunan kebun. Oleh karena itu perlu adanya upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat
sekitar kebun.
8.
Tuntutan pembangunan berkelanjutan harus
disikapi sesuai dengan peraturan perundangan yang ada seperti penerapan ISPO, pembukaan lahan tanpa
bakar, mempertahankan enclave baik untuk habitat hewan yang dilindungi maupun
mempertahankan keanekaragaman hayati, serta penerapan analisis mengenai dampak
lingkungan (AMDAL) secara ketat.
9. Peningkatan infrastruktur terutama jalan dan pelabuhan merupakan
komponen penting lainnya dalam mendukung sub sektor perkebunan. Meskipun pemerintah telah memberikan
prioritas pembangunan infrastruktur, baik melalui dana alokasi khusus (DAK)
maupun APBN, sudah saatnya kita kembangkan infrastruktur yang disinergiskan
dengan lokasi-lokasi pengembangan perkebunan.
10. Peningkatan Promosi perlu dilakukan baik untuk mempertahankan
pasar tradisional/konvensional maupun penetrasi pasar baru, seperti Timur
Tengah, Afrika maupun negara-negara eks Uni Sovyet dan Eropa Timur lainnya.
Itulah
beberapa hal yang disampaikan yang kiranya dapat menjadi masukan
untuk diskusi. Pak Wamen berharap Rapat Koordinasi Teknis ini dapat
menghasilkan langkah nyata yang bermanfaat bagi pembangunan perkebunan ke depan
secara luas. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing dan meridhoi segala upaya mereka semua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar