Dra. NINA SARDJUNANI PERSOALAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA HARUS SEGERA DITANGANI

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan seminar nasional mengenai Analisis Dampak Kependudukan terhadap Pembangunan Tahun 2014 pada Rabu (18/06) di Ruang SG 1-3 Gedung Bappenas. Hadir dalam acara ini Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Dra. Nina Sardjunani, MA dan juga Kepala BKKBN, Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D, Sp.GK.

Dalam sambutannya, Dra. Nina Sardjunani menyatakan bahwa Permasalahan kependudukan di Indonesia masih menjadi persoalan penting dan kompleks yang harus segera ditangani. Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010, dalam sepuluh tahun terakhir penduduk Indonesia bertambah 32,5 juta jiwa dengan rata-rata angka laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,49% per tahun, yaitu sebanyak 237,5 juta jiwa pada tahun 2010.

“Diperkirakan jumlah ini menjadi 271,1 juta jiwa pada tahun 2020 dan 305,6 juta pada tahun 2035. Jika dihitung sampai tahun 2035, jumlah penduduk Indonesia akan bertambah sebesar  68 juta jiwa,” papar Dra. Nina Sardjunani.

Menurut Dra. Nina Sardjunani, dari sisi migrasi dan persebaran penduduk, distribusi penduduk Indonesia juga belum tersebar secara merata di wilayah NKRI. Selama 10 tahun pasca diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pulau Jawa yang luasnya hanya 7 persen dari total luas wilayah Indonesia, tetap dihuni oleh 58 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Dia melanjutkan, pola distribusi penduduk di pulau-pulau yang lain juga relatif tidak mengalami perubahan berarti. Padahal kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan program sekaligus sumber dayanya langsung kepada masyarakat, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah lebih besar perannya dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

“Pola distribusi penduduk yang tidak merata ini dapat berdampak baik secara langsung maupun tidak terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu: aspek sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan, daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tambahnya.

Dra. Nina Sardjunani berharap seminar ini dapat melahirkan rekomendasi dan hasil analisis dampak kependudukan yang dapat dimanfaatkan dalam penyelarasan program dan kebijakan pembangunan sebagai upaya mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dari sisi perencanaan pembangunan, seminar ini diharapkan dapat menawarkan solusi strategik yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan khalayak umum yang memerlukannya. “Apabila solusi strategik ini nantinya terbukti efektif dalam menyelesaikan masalah kependudukan di suatu wilayah, kita dapat mengusulkannya secarabottom up melalui Musrenbangdes pada tingkat lini lapangan,” ungkapnya.

“Namun, dalam skala yang lebih luas, solusi strategik yang dinilai berhasil merespons masalah kependudukan setempat, dapat direplikasi untuk daerah lain, bahkan bukan tidak mungkin direplikasi pada skala nasional,” pungkasnya. (Humas)